Akhir-akhir ini, kita seperti dipaksa akrab dengan satu istilah yang dulu jarang terdengar: mata elang. Ia muncul di berita, di linimasa media sosial, bahkan di obrolan warung kopi. Biasanya dalam konteks yang sama: penarikan motor di jalan, adu mulut, intimidasi, atau video viral yang membuat dada sesak. Jujur saja, bagi sebagian dari kita, istilah mata elang ini pun terasa baru. Selama ini, yang kita kenal hanya satu sebutan umum: debt collector.
Lalu, sebenarnya siapa dan apa itu mata elang?
Istilah mata elang bukanlah nama resmi sebuah profesi. Ia lebih merupakan julukan lapangan. Disebut demikian karena tugas utamanya adalah mengamati dengan tajam, sabar, dan terus memantau. Mata elang adalah orang-orang yang bertugas mengidentifikasi kendaraan bermasalah, biasanya motor atau mobil yang menunggak cicilan, lalu melaporkannya kepada tim penagihan atau eksekutor lapangan. Mereka tidak selalu yang menarik kendaraan, tetapi merekalah “mata” yang mencari dan menemukan.
Dalam sejarahnya, praktik penagihan utang sebenarnya lahir dari kebutuhan sistem pembiayaan. Lembaga leasing menyalurkan dana, kendaraan diserahkan, cicilan berjalan. Ketika cicilan macet, muncullah mekanisme penagihan. Pada titik inilah, peran debt collector hadir sebagai perpanjangan tangan perusahaan pembiayaan. Idealnya, penagihan dilakukan beretika, sesuai hukum, dan menjunjung martabat manusia.
Masalah muncul ketika praktik di lapangan berjalan jauh dari ideal.
Fenomena mata elang hari ini kerap identik dengan pencegatan di jalan, tekanan psikologis, bahkan kekerasan verbal dan fisik. Tidak jarang dilakukan berkelompok, di ruang publik, dengan nada ancaman. Situasi ini membuat masyarakat kecil, yang mungkin sedang kesulitan ekonomi, merasa terpojok. Hutang yang semula persoalan administrasi berubah menjadi pengalaman traumatis.
Di sisi lain, kita juga perlu jujur melihat realitas secara utuh. Ada kewajiban yang belum tertunaikan. Ada perjanjian yang dilanggar. Tidak semua kasus hitam-putih. Namun, yang menjadi soal bukan sekadar hak menagih, melainkan cara menagih. Ketika hukum ditinggalkan dan nurani dikesampingkan, yang tersisa hanyalah rasa takut dan kemarahan.
Di titik inilah, refleksi perlu kita turunkan ke hal-hal yang lebih praktis agar kita tidak sekadar marah, tapi juga lebih siap dan sadar.
Pertama, sebagai masyarakat, kita perlu meningkatkan literasi hukum. Penarikan kendaraan tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada aturan, ada prosedur, ada dokumen resmi, dan ada batas etika. Mengetahui hak membuat kita lebih tenang, tidak mudah panik, dan tidak gampang ditekan di ruang publik.
Kedua, sebagai individu, refleksi itu lebih ke hulu. Jangan tergesa mengambil cicilan tanpa perhitungan matang. Hidup memang penuh kebutuhan, tetapi kemampuan tetap harus jadi pagar. Jika suatu hari terjebak kesulitan, menghindar bukan solusi. Datang, berbicara, dan mencari skema penyelesaian sering kali jauh lebih manusiawi daripada bersembunyi dan menunggu konflik meledak di jalan.
Ketiga, sebagai konsumen, kita perlu membangun kebiasaan komunikasi. Ketika mulai macet, sampaikan. Ketika berat, negosiasikan. Banyak konflik dengan mata elang bermula bukan dari niat jahat, tetapi dari komunikasi yang putus dan saling curiga.
Keempat, bagi lembaga pembiayaan dan para penagih, kasus mata elang seharusnya menjadi cermin keras: bahwa penagihan bukan hanya soal target, tetapi juga soal martabat. Hukum tanpa empati melahirkan ketakutan; empati tanpa hukum melahirkan kekacauan. Keduanya harus berjalan beriringan.
Dan akhirnya, bagi negara, fenomena ini adalah alarm sosial. Keadilan ekonomi tidak cukup rapi di atas kertas regulasi; ia harus terasa adil di jalanan, di parkiran, dan di ruang hidup masyarakat kecil.
Karena pada akhirnya,
utang adalah urusan angka.
Tetapi cara menagih,
itu urusan manusia dan nurani.
Salam Seruput Kopi Panas.
